CARAPANDANG - Pemerintah Kota Makassar (Pemkot Makassar) meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setempat untuk mengatur strategi dalam mengendalikan inflasi, setelah kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi di Makassar, Kamis, mengatakan gejolak kenaikan harga-harga sudah mulai terasa dan pemerintah harus hadir dalam mengatasi permasalahan tersebut.

"Dampak kenaikan dari bahan bakar minyak sudah terasa dan TPID harus bisa mengatur strategi agar inflasi tidak semakin tinggi," ujarnya.

Dalam pertemuan dengan tim pengendali inflasi daerah, Fatmawati Rusdi juga memaparkan bahwa tingkat inflasi Makassar pada September 2022 sudah berada di angka 4,82 persen.

Ia menyebutkan kontribusi meningkatnya inflasi paling besar dipengaruhi dari kelompok transportasi, meliputi tarif angkutan umum, ojek daring dan lainnya sebagai dampak kenaikan BBM.

"Dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak agar tekanan ekonomi ini bisa kita atasi. Dampak kenaikan BBM pasti ada, tetapi bagaimana upaya pemerintah dalam pengendalian inflasi itu sendiri," katanya.

Menurut dia, TPID Makassar sebagai sebuah tim, untuk memantau ketersediaan komoditas bahan pokok serta memantau perkembangan harganya termasuk distribusinya.

TPID Makassar juga diminta untuk mengatur strategi dan menentukan upaya yang tepat dalam pengendalian inflasi yang salah satunya adalah operasi pasar.

"Sebagai bahan kita untuk mengatur strategi dan menentukan upaya yang tepat. Misalnya melakukan operasi pasar di kecamatan jika memang diperlukan," terangnya.

Untuk itu, Fatmawati Rusdi meminta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menuntaskan program Lorong Wisata sebagai upaya untuk menjaga ketahanan ekonomi warga.

Selain itu Ojol Day sebagai kebijakan taktis menyikapi kenaikan BBM juga harus diterapkan oleh aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkot Makassar.

"Tidak kalah pentingnya, perlunya kita mengedukasi masyarakat agar berbelanja secara bijak" kata Fatmawati Rusdi.