CARAPANDANG -Â Wakil juru bicara (jubir) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Farhan Haq pada Selasa (3/1/2023) mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki apapun untuk diumumkan mengenai KTT perdamaian yang disarankan Ukraina.
"Tidak ada yang perlu diumumkan soal ini. Kalau ada perkembangan pasti kami beritahu dulu," katanya dengan tegas.
Haq menyatakan bahwa meskipun Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres telah diminta oleh Ukraina untuk bertindak sebagai mediator, tetapi baik dia maupun PBB tidak menyelenggarakan acara tersebut.
"Ini adalah sesuatu yang pada akhirnya harus Anda periksa dengan yang lain," kata Haq, seperti dilansir dari TASS, Rabu (4/1/2023).
Pada 26 Desember 2022 lalu, Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmitry Kuleba mengatakan bahwa Kyiv bermaksud untuk mengadakan KTT perdamaian di PBB pada akhir Februari mendatang.
Ia mengundang Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk bertindak sebagai moderator dalam KTT tersebut. Adapun kantor Guterres mengatakan bahwa dia hanya dapat menengahi jika semua pihak menginginkan dia untuk menengahi.
Sementara itu, sebelumnya mantan duta besar Republik Rakyat Lugansk (LPR) untuk Moskow, Rodion Mironshik sempat mengomentari hal tersebut pada Rabu (28/12/2022).
Miroshnik menegaskan bahwa jika KTT perdamaian diadakan maka akan menyeret PBB ke dalam konflik dan membuatnya mendukung salah satu pihak, tentunya hal itu melanggar aturan.
"Dalam bentuk yang disarankan oleh Kyiv, KTT lebih terlihat seperti upaya untuk melibatkan PBB ke dalam konflik, untuk membuatnya mendukung salah satu pihak dalam konflik yang melanggar aturan dan tradisi organisasi internasional terbesar ini," tambahnya.Â
"Tidak ada yang perlu diumumkan soal ini. Kalau ada perkembangan pasti kami beritahu dulu," katanya dengan tegas.
Haq menyatakan bahwa meskipun Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres telah diminta oleh Ukraina untuk bertindak sebagai mediator, tetapi baik dia maupun PBB tidak menyelenggarakan acara tersebut.
"Ini adalah sesuatu yang pada akhirnya harus Anda periksa dengan yang lain," kata Haq, seperti dilansir dari TASS, Rabu (4/1/2023).
Pada 26 Desember 2022 lalu, Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmitry Kuleba mengatakan bahwa Kyiv bermaksud untuk mengadakan KTT perdamaian di PBB pada akhir Februari mendatang.
Ia mengundang Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk bertindak sebagai moderator dalam KTT tersebut. Adapun kantor Guterres mengatakan bahwa dia hanya dapat menengahi jika semua pihak menginginkan dia untuk menengahi.
Sementara itu, sebelumnya mantan duta besar Republik Rakyat Lugansk (LPR) untuk Moskow, Rodion Mironshik sempat mengomentari hal tersebut pada Rabu (28/12/2022).
Miroshnik menegaskan bahwa jika KTT perdamaian diadakan maka akan menyeret PBB ke dalam konflik dan membuatnya mendukung salah satu pihak, tentunya hal itu melanggar aturan.
"Dalam bentuk yang disarankan oleh Kyiv, KTT lebih terlihat seperti upaya untuk melibatkan PBB ke dalam konflik, untuk membuatnya mendukung salah satu pihak dalam konflik yang melanggar aturan dan tradisi organisasi internasional terbesar ini," tambahnya.Â
.jpg "Dubai Diterjang Banjir Akibat Hujan Badai")
